LABURA - Perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT. Jhoni Surya Sakti di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang sudah bereporasi sejak lama tidak mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), izin legal yang seharusnya dimiliki untuk mengelola lahan negara.
Hal ini tentu menjadi kekhawtiran timbulnya praktik-praktik agraria yang melanggar hukum dan potensi kerugian negara serta masyarakat setempat.
Hal itu diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup, Tagor Tampubolon yang sudah melakukan investigasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rantau Parapat.
“Kami menemukan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemanfaatan lahan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pokok Agraria,” ujar Tagor kepada wartawan, Rabu(29/5).
PT yang dikenal dengan Surya Sakti ini dinilai melanggar sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta UU Agraria.
Kasus ini tentu menjadi sorotan tajam dari Forum Diskusi dan Advokasi Masyarakat Sukaramai dan Sukarami Baru (FORDAM SUSUBA) yang menilai PT. Surya Sakti yang sudah bereporasi sekian lama namun tak memiliki izin sangat merugikan masyarakat.
Dalam aksi yang dilakukan, Selasa(28/5) FORDAM SUSUBA meminta PT. Jhoni Surya Sakti dari Desa Sukarame Kecamatan Labuhanbatu Utara.
"Ini menjadi contoh yang sangat buruk, bagaimana Perusahaan-perusahaan nakal menimbulkan sifat-sifat serakah dan rakus yang tega memberangus yang tidak haknya serta menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu," ujarnya.
"Kami meminta PT. JSS segera angkat kaki dari sini karena secara administarasi sudah melannggar regulasi. Hal ini menjadi sangat buruk dan menjadi contoh pembodohan-pembodohan yang dilakukan korporasi demi meraup keuntungan,"terangnya.
Sementara itu, FORDAMSUSUBA akan segera melaporkan hal ini ke Polda Sumatera Utara jika mendapat jawaban atau klarifikasi dari PT. Surya Sakti.
(Tam)